Piala Bupati dan Piala Wakil Bupati Tegal: Antara Olahraga dan Validasi Kekuasaan

Olahraga semestinya menjadi ruang untuk membangun prestasi, sportivitas, kesehatan, dan kebersamaan masyarakat. Namun, ketika sebuah kompetisi menggunakan nama kepala daerah, muncul pertanyaan yang menarik: apakah ini semata-mata untuk pembinaan olahraga, atau sekaligus menjadi ruang membangun popularitas dan validasi kekuasaan ?

Piala Bupati maupun Piala Wakil Bupati Tegal tentu tidak serta-merta dapat disebut sebagai kegiatan politik. Banyak event olahraga memang membutuhkan dukungan pemerintah daerah, baik dalam bentuk fasilitas, anggaran, maupun kehadiran pejabat. Dukungan tersebut justru penting agar pembinaan atlet dapat berjalan.

Persoalannya adalah ketika nama dan figur pejabat menjadi lebih menonjol dibandingkan substansi olahraganya.

Sebuah turnamen seharusnya membuat masyarakat mengingat siapa juaranya, siapa atlet terbaiknya, dan bibit-bibit muda apa yang berhasil ditemukan. Bukan hanya mengingat siapa pejabat yang membuka pertandingan, menyerahkan piala, atau paling sering muncul dalam pemberitaan.

Di sinilah istilah validasi kekuasaan menjadi relevan untuk dipertanyakan.

Validasi tidak selalu berbentuk kampanye politik. Ia bisa hadir secara halus melalui keterlihatan seorang pejabat dalam berbagai aktivitas masyarakat. Semakin sering nama, wajah, dan simbol kekuasaan hadir dalam kegiatan publik, semakin kuat pula kemungkinan terbentuknya persepsi tentang kedekatan pemimpin dengan masyarakat.

Tentu saja, hal tersebut belum tentu disengaja. Namun, dalam ruang demokrasi, publik berhak mempertanyakan bagaimana sebuah kegiatan dikemas dan dikomunikasikan.

Piala Bupati dan Piala Wakil Bupati seharusnya menjadi panggung bagi atlet, bukan panggung bagi pejabat.

Jika pemerintah ingin menjadikan event tersebut sebagai instrumen pembinaan, ukuran keberhasilannya seharusnya jelas: lahirnya atlet berprestasi, meningkatnya kualitas kompetisi, munculnya bibit-bibit baru, serta keberlanjutan pembinaan setelah turnamen selesai.

Nama pejabat boleh hadir sebagai bentuk penghargaan dan dukungan. Tetapi jangan sampai nama tersebut justru menjadi substansi utama.

Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan sekadar seremoni olahraga yang meriah. Mereka membutuhkan ekosistem olahraga yang sehat dan berkelanjutan.

Karena itu, pertanyaan tentang Piala Bupati dan Piala Wakil Bupati Tegal bukanlah soal boleh atau tidak menggunakan nama pejabat.

Setelah sorak-sorai pertandingan berakhir, yang tersisa itu prestasi atlet atau popularitas penguasa?

Jawaban atas pertanyaan itulah yang akan menentukan apakah sebuah event benar-benar menjadi pembinaan olahraga, atau perlahan berubah menjadi panggung validasi kekuasaan. (***)