Laut yang selama ini menjadi sumber penghidupan kini tak lagi bisa diandalkan sebagian nelayan tradisional di Kabupaten Tegal. Bukan karena mereka kehilangan keinginan untuk melaut, melainkan karena sulit mendapatkan solar subsidi. Di tengah persoalan bahan bakar, mereka juga mengeluhkan keberadaan kapal yang diduga menggunakan pukat harimau dan merugikan nelayan kecil.
Sepanjang aliran sungai dari Jembatan Surodadi hingga Bojongsana, kapal-kapal nelayan terlihat bersandar tanpa aktivitas. Sekitar 1.000 kapal nelayan kecil dilaporkan tidak bisa melaut akibat sulitnya memperoleh solar subsidi. Kondisi ini berdampak pada sekitar 2.000 nelayan yang menggantungkan hidup dari hasil laut.
Bagi mereka, kapal yang biasanya menjadi tumpuan mencari nafkah kini hanya terdiam. Jaring tidak lagi ditebar, hasil tangkapan tidak diperoleh, sementara kebutuhan rumah tangga terus berjalan.
Sarki (50), nelayan sekaligus pemilik kapal asal Desa Bojongsana, mengatakan aktivitas melaut telah terhenti hampir satu bulan. Penyebabnya, pasokan solar subsidi di SPBU sebelah barat Jembatan Surodadi tidak tersedia.
“Total nganggur semua, Pak,” kata Sarki menggambarkan keadaan para nelayan.
Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab terhentinya pasokan bahan bakar tersebut.
“Katanya ada masalah, tidak tahu masalahnya apa. Sudah hampir satu bulan tidak ada solar,” tuturnya.
Padahal, solar menjadi kebutuhan utama untuk mengoperasikan kapal. Tanpa bahan bakar dengan harga terjangkau, nelayan kecil kesulitan membiayai perjalanan melaut.
Kartu Nelayan Tak Menjamin Mendapatkan Solar
Kesulitan itu semakin terasa karena para nelayan mengaku sudah memiliki Kartu Nelayan. Namun, kepemilikan kartu tersebut belum menjamin mereka bisa mendapatkan solar subsidi.
Sarki mengatakan para nelayan telah berusaha mencari bahan bakar ke SPBU lain, termasuk di wilayah Peleman dan Babatan. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil.
“Solusinya apa? Ya terpaksa nganggur. Beli di mana-mana tidak ada yang ngasih,” ujarnya.
Bagi nelayan yang mengandalkan penghasilan harian, berhenti melaut selama berminggu-minggu berarti kehilangan sumber pendapatan utama.
Jika perkiraan 1.000 kapal yang tidak beroperasi itu benar, dampaknya bisa menjangkau sekitar 2.000 nelayan dengan asumsi setiap kapal diawaki dua orang. Jumlah tersebut belum termasuk anggota keluarga yang bergantung pada penghasilan mereka.
Sarki mengaku harus mencari cara agar keluarganya tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk sementara, ia mengandalkan bantuan anaknya yang bekerja di luar negeri. Jika bantuan itu tidak ada, ia terpaksa mencari pinjaman untuk membeli kebutuhan pokok.
“Untuk kebutuhan sehari-hari seadanya, mengandalkan anak yang berangkat melaut luar negeri. Kalau tidak ada, ya nyari pinjaman buat makan. Itu pun kalau ada yang ngasih,” ungkapnya.
Keadaan tersebut memperlihatkan betapa beratnya kehidupan nelayan kecil ketika akses terhadap bahan bakar terputus. Mereka tidak bisa mencari penghasilan, tetapi tetap harus memenuhi kebutuhan makan, pendidikan anak, dan pengeluaran rumah tangga lainnya.
Nelayan Kecil Mengeluhkan Pukat Harimau
Di luar persoalan solar subsidi, nelayan tradisional di kawasan Surodadi hingga Bojongsana juga menghadapi persoalan lain. Mereka mengeluhkan aktivitas kapal yang diduga menggunakan pukat harimau di wilayah penangkapan ikan.
Menurut Sarki, nelayan setempat biasanya menggunakan jaring atau yang mereka sebut jari, serta badong untuk menangkap rajungan.
Namun, mereka mengaku resah karena alat tangkap yang telah dipasang terkadang hilang atau rusak. Mereka menduga hal itu berkaitan dengan aktivitas kapal pengguna pukat harimau.
“Itu yang bikin resah. Yang dicari rajungan, ikan, habisnya sama jaring pukat harimau. Itu yang menghilangkan,” katanya.
Sarki juga mengaku pernah kehilangan jaring dan badong yang digunakan untuk menangkap hasil laut.
“Kalau saya turun, naruh jari, hilang. Yang merusak itu pukat harimau, badongnya juga hilang. Selalu merugikan nelayan kecil,” lanjutnya.
Bagi nelayan tradisional, kehilangan alat tangkap berarti kerugian tambahan. Mereka harus mengeluarkan biaya untuk mengganti peralatan, sementara pendapatan dari laut tidak menentu.
Karena itu, Sarki meminta instansi terkait turun langsung untuk memeriksa keluhan para nelayan. Pemeriksaan diperlukan guna memastikan jenis alat tangkap yang digunakan, lokasi operasinya, dan apakah terdapat pelanggaran terhadap aturan perikanan.
Menunggu Pemerintah Memberikan Solusi
Para nelayan berharap pemerintah daerah dan instansi terkait segera menangani dua persoalan tersebut.
Pertama, mereka meminta pasokan solar subsidi di SPBU Surodadi kembali tersedia bagi nelayan yang memenuhi ketentuan. Mereka juga menginginkan penjelasan mengenai penyebab terhentinya pasokan serta kepastian kapan masalah tersebut dapat diselesaikan.
Kedua, mereka meminta adanya pemeriksaan terhadap dugaan penggunaan pukat harimau yang dinilai merugikan nelayan kecil. Jika ditemukan pelanggaran, penanganannya diharapkan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sarki berharap persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut hingga semakin menyulitkan kehidupan masyarakat pesisir.
“Harapan saya, BBM harus dinormalkan. Kedua, yang namanya pukat harimau yang merusak nelayan kecil itu harus dihapus, harus dihilangkan. Seperti dulu itu pakai jaring semuanya,” pungkasnya.
Laut Masih Ada, tetapi Penghidupan Semakin Sulit
Kondisi nelayan di Surodadi hingga Bojongsana menjadi gambaran persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir. Laut masih menjadi tempat mereka mencari nafkah, tetapi untuk menjangkaunya dibutuhkan bahan bakar yang kini sulit diperoleh.
Di sisi lain, keluhan mengenai dugaan penggunaan pukat harimau menambah beban nelayan tradisional yang memiliki keterbatasan modal dan peralatan.
Bagi mereka, kembali melaut bukan sekadar soal menggerakkan kapal. Ada kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi dan kehidupan yang harus terus berjalan.
Kini, para nelayan menunggu langkah nyata pemerintah. Mereka berharap bisa kembali melaut, mendapatkan hasil tangkapan, dan menjalani kehidupan tanpa terus dibayangi kesulitan memperoleh bahan bakar maupun kehilangan alat tangkap.
Sebab, ketika nelayan tak lagi mampu mengandalkan laut untuk mencari nafkah, dampaknya bukan hanya dirasakan di pesisir, tetapi juga oleh keluarga yang selama ini menggantungkan hidup pada hasil tangkapan mereka. (***)