Persoalan pungutan di lingkungan sekolah kembali menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Brebes. Bupati Brebes melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMP Negeri 3 Brebes, Senin (16/11/2026), menyusul banyaknya laporan masyarakat yang mengeluhkan adanya penarikan iuran kepada wali murid.
Dalam sidak tersebut, Bupati mempertanyakan secara langsung mekanisme pengumpulan dan penggunaan uang dari orang tua siswa. Sejumlah hal yang menjadi perhatian antara lain keberadaan bukti pembayaran, pencatatan penerimaan, besaran iuran per siswa, total dana yang terkumpul, hingga transparansi penggunaannya.
Bupati ingin memastikan bahwa setiap dana yang dibebankan kepada orang tua memiliki dasar dan pertanggungjawaban yang jelas. Menurutnya, sekolah harus mampu menjelaskan secara terbuka ke mana uang tersebut dialokasikan.
Salah satu persoalan yang mencuat adalah adanya iuran bulanan dengan nominal yang tidak seragam. Selain itu, terdapat pula penarikan dana untuk sejumlah kegiatan sekolah, termasuk kebutuhan alat tulis kantor (ATK) dan pemilihan ketua OSIS.
Persoalannya, beberapa kebutuhan tersebut disebut telah dialokasikan melalui dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOS). Apabila kebutuhan yang sudah dibiayai BOS kembali dibebankan kepada wali murid melalui komite sekolah, maka kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pembiayaan ganda.
Bupati pun mengingatkan pihak sekolah agar tidak menjadikan komite sebagai sarana untuk membebankan biaya pendidikan kepada orang tua tanpa kejelasan dan kesukarelaan.
Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya administrasi yang tertib. Setiap penerimaan uang dari wali murid harus memiliki catatan yang dapat diperiksa. Orang tua juga mempunyai hak untuk mengetahui besaran dana yang dikumpulkan serta penggunaannya.
Ia juga menegaskan bahwa sumbangan pendidikan harus benar-benar bersifat sukarela. Artinya, tidak boleh ada nominal yang ditentukan atau kewajiban pembayaran yang berpotensi membebani keluarga siswa.
Persoalan lain yang turut disoroti adalah praktik pembelian buku dan lembar kerja siswa (LKS). Bupati mengingatkan bahwa siswa maupun orang tua tidak boleh diwajibkan membeli buku atau LKS melalui sekolah.
Dana BOS Harus Mengutamakan Kebutuhan Siswa
Selain mengevaluasi mekanisme iuran, Bupati juga memberikan perhatian terhadap penyusunan anggaran dana BOS tahun 2027.
Menurutnya, perencanaan anggaran pendidikan harus berangkat dari kebutuhan nyata peserta didik. Dana bantuan pemerintah yang bersumber dari anggaran negara tersebut semestinya diprioritaskan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar dan kepentingan siswa.
Jangan sampai kebutuhan yang seharusnya dapat dipenuhi melalui dana BOS justru kembali dibebankan kepada orang tua melalui berbagai bentuk iuran.
Catatan hasil sidak SMP Negeri 3 Brebes tersebut selanjutnya diserahkan kepada Inspektorat untuk menjadi bahan pemeriksaan dan tindak lanjut.
Wali Murid Diminta Berani Melaporkan Pungutan
Bupati menegaskan bahwa pemeriksaan di SMP Negeri 3 Brebes bukan berarti persoalan pungutan hanya terjadi di sekolah tersebut. Pemerintah daerah membuka ruang pengaduan bagi masyarakat apabila menemukan praktik penarikan biaya yang tidak sesuai ketentuan.
Wali murid yang masih menemukan adanya pungutan wajib di sekolah diminta tidak ragu menyampaikan laporan dengan menyebutkan nama sekolah agar dapat ditindaklanjuti.
Pemerintah Kabupaten Brebes menyediakan sejumlah saluran pengaduan, di antaranya:
- WhatsApp Dindikpora Brebes: 0896-7212-5006
- Portal pengaduan daerah: sambu.brebeskab.go.id
- Pengaduan nasional: www.lapor.go.id
Sementara itu, untuk persoalan pungutan di tingkat SMA/SMK, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Adapun pengaduan terkait madrasah dapat diteruskan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes.
Langkah tersebut menjadi upaya pemerintah membuka pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pendidikan, sekaligus memastikan tidak ada orang tua yang terbebani oleh penarikan biaya yang tidak memiliki dasar dan mekanisme yang jelas.
Transparansi Pendidikan Tidak Cukup dengan Administrasi
Kasus yang menjadi perhatian dalam sidak SMP Negeri 3 Brebes kembali mengingatkan bahwa transparansi pengelolaan anggaran sekolah bukan sekadar persoalan kelengkapan dokumen.
Hal yang lebih mendasar adalah memastikan tidak terjadi pembebanan biaya berulang kepada orang tua untuk kebutuhan yang sebenarnya telah memperoleh alokasi anggaran pemerintah.
Komite sekolah semestinya menjadi mitra dalam meningkatkan kualitas pendidikan, bukan menjadi instrumen yang membuat wali murid merasa wajib membayar berbagai kebutuhan sekolah.
Karena itu, pemeriksaan Inspektorat terhadap catatan hasil sidak menjadi penting untuk memastikan apakah mekanisme penarikan dan penggunaan dana tersebut telah sesuai dengan ketentuan.
Publik tentu berharap pengawasan tidak berhenti pada satu sekolah. Jika ditemukan persoalan serupa di satuan pendidikan lainnya, pemeriksaan perlu dilakukan secara objektif dan menyeluruh.
Sebab, pendidikan merupakan hak setiap anak. Jangan sampai keterbatasan ekonomi keluarga justru menjadi beban tambahan akibat praktik pembiayaan sekolah yang tidak transparan. ( *** )
