Kabar Irwan ( Opini )
Untuk apa seseorang rela mencalonkan diri menjadi kepala desa, bahkan harus mengeluarkan banyak biaya untuk sosialisasi, membangun komunikasi dengan warga, hingga mempersiapkan berbagai kebutuhan politik desa?
Pertanyaan semacam ini sering muncul. Jika dilihat dari sisi materi, jabatan kepala desa sebenarnya tidak selalu terlihat menjanjikan. Justru, menjadi kepala desa berarti siap menghadapi pekerjaan yang tidak mengenal waktu.
Kepala desa harus mengurus ribuan warga dengan karakter dan persoalan yang berbeda-beda. Warga bisa datang kapan saja untuk mengurus surat, meminta bantuan, menyampaikan keluhan, bahkan membawa persoalan pribadi yang membutuhkan perhatian pemerintah desa.
Di sisi lain, kepala desa juga diberi tanggung jawab mengelola anggaran desa yang nilainya cukup besar. Pengelolaan tersebut tidak sederhana. Ada aturan, administrasi, laporan pertanggungjawaban dan berbagai ketentuan yang harus dipatuhi. Kesalahan dalam pengelolaan anggaran bahkan dapat berujung pada persoalan hukum.
Belum lagi persoalan pembangunan. Ketika jalan rusak, bantuan tidak merata, fasilitas umum bermasalah atau ada warga yang merasa diperlakukan tidak adil, kepala desa sering menjadi pihak pertama yang disorot.
Tekanan sosialnya pun tidak ringan.
Kepala desa dituntut mampu bersikap adil kepada seluruh masyarakat. Kehidupan pribadi dan keluarganya juga bisa menjadi perhatian publik. Perilaku, keputusan, bahkan hubungan sosialnya dapat menjadi bahan pembicaraan warga.
Kehadiran dalam berbagai kegiatan masyarakat juga seolah menjadi kewajiban sosial. Hajatan, kegiatan keagamaan, kerja bakti hingga ketika ada warga yang meninggal, kepala desa sering diharapkan hadir.
Akibatnya, waktu bersama keluarga pun bisa berkurang. Pekerjaan sebagai kepala desa bukan sekadar duduk di kantor dan menandatangani surat. Ada tanggung jawab sosial yang berjalan hampir setiap hari.
Lalu, jika bebannya sedemikian besar, apa sebenarnya motivasi seseorang mencalonkan diri menjadi kepala desa?
Apakah ingin menyelesaikan persoalan desa? Ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Ingin memberikan manfaat bagi orang banyak? Ingin mengabdi? Mengejar karier dan penghasilan? Ingin memperoleh kekuasaan? Atau sekadar ingin menjadi orang terpandang di desa?
Tentu setiap calon memiliki jawaban dan alasan masing-masing.
Tidak adil jika semua calon langsung dicurigai memiliki kepentingan pribadi hanya karena rela mengeluarkan biaya besar untuk mengikuti kontestasi. Namun, masyarakat juga memiliki hak untuk mempertanyakan dan menilai apa yang sebenarnya menjadi niat dan tujuan seseorang ketika ingin memimpin desanya.
Sebab jabatan kepala desa seharusnya bukan sekadar soal menang dalam pemilihan. Ada amanah besar yang menunggu setelah kemenangan diperoleh.
Menjadi kepala desa berarti bersedia melayani warga, mengambil keputusan yang mungkin tidak selalu populer, mengelola keuangan desa secara bertanggung jawab, serta mempertanggungjawabkan setiap kebijakan kepada masyarakat dan hukum.
Karena itu, apapun motivasi seseorang mencalonkan diri, kita tetap perlu husnuzan. Semoga setiap calon benar-benar memiliki niat yang lurus, bukan semata mengejar kekuasaan atau keuntungan pribadi, tetapi ingin memberikan manfaat dan meninggalkan sesuatu yang baik bagi masyarakat.
Pada akhirnya, ukuran seorang kepala desa bukanlah seberapa besar biaya yang dikeluarkan ketika mencalonkan diri, melainkan seberapa besar manfaat yang diberikan setelah mendapatkan amanah.
Sebab desa tidak membutuhkan sekadar orang yang ingin menjadi kepala desa. Desa membutuhkan pemimpin yang benar-benar siap menjadi pelayan masyarakat. (***)